skema perizinan kuasa pertambangan batubara

Perusahaan pertambangan batubara PKP2B berjumlah 33 perusahaan dengan luas. 1,3 juta hektar dan produksi 97,3 juta ton (2007), serta ijin Kuasa Pertambangan

EVALUASI PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

2015-3-6  Terdapat beberapa wilayah pertambangan yang saling tumpang tindih dikarenakan setiap daerah berhak mengeluarkan Kuasa Pertambangan sehingga sulit dikontrol oleh

PENAMBANGAN UMUM BATUBARA

2013-4-5  tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengandung

PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

2019-10-25  banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun

TUMPANG TINDIH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

2017-2-22  TUMPANG TINDIH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Studi Kasus PT Ridlatama Tambang Mineral Rizqi Tsaniati Putri dan Yetty Komalasari Dewi Program Studi

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan

Ulasan lengkap : Perizinan Jual Beli Batubara

Perizinan Jual Beli Batubara Wulan Rizkarina, S.H. Bisnis & Investasi ADCO Law Pertanyaan 1. Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 32 Tahun 2013

Deretan insentif hilirisasi batubara: Izin seumur

2020-10-19  Tujuh skema hilirisasi batubara Dalam siaran resmi di laman Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Sujatmiko mengungkapkan bahwa ada tujuh

ijin impor crusher batubara

Batubara di Indonesia (Statistik Pertambangan dan Jan 29, 2015Pengendalian Ekspor Batubara 6. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memprioritaskan BUMN dan

Izin Usaha Pertambangan Wikipedia bahasa

2021-5-16  Proses Perizinan Untuk dapat mengusahakan pertambangan di Indonesia, pemohon dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha, koperasi

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk

2021-5-27  Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi memiliki hak prioritas untuk mengajukan dan mendapatkan izin produksi serta kepastian hukum untuk tidak tumpang-tindih perizinan. “Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha

rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara “PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha

Menguak Lapisan Persoalan Perizinan Batubara di

2017-5-4  Menguak Lapisan Persoalan Perizinan Batubara di Sumsel (Bagian-1) oleh Taufik Wijaya, Palembang di 4 May 2017 Menurut sejarahnya, penambangan batubara di Sumatera Selatan sudah mulai dilakukan sejak 1919 oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Tanjungenim.

Kadisperindagtam Banyuwangi: Perizinan Tambang

Hary memaparkan, pada 2007 telah diterbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, lalu pada 2008 terbit izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Kemudian, seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada awal 2010 terbit IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sesuai SK Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 dan SK Bupati Nomor

Sektor Pertambangan dan Kompleksitas Persoalan

2016-8-3  karya pengusahaan pertambangan batubara dan kuasa pertambangan yang sudah diterbitkan, Didasari ketiga syarat tersebut hukum dapat mendorong pertumbuhan perekonomian, dalam hal ini sektor pertambangan yang dalam skema sektor

Pertambangan: Orde Baru VS Reformasi Ditinjau dari

2019-6-4  Perizinan usaha pertambangan diberikan oleh negara sehingga lebih memudahkan pendataan jumlah perusahaan yang melakukan usaha pertambangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penguasaan dan perizinan minerba oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah (desentralisasi) sesuai peraturan perundang-undangan

PARADIGMA KEILMUAN DALAM MENYOAL

Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Tulisan ini menggunakan pendekatan ), yang

Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan

2020-7-14  Investasi asing di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia merupakan topik kajian atau diskusi yang sering kali mendapat banyak sorotan. Masuknya perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan alasan untuk melakukan pembangunan nasional dengan skema penanaman modal asing merupakan salah satu topik yang banyak mendapat sorotan. Hal itu disebabkan bagi sebagian

CATATAN AKHIR TAHUN 2018

2019-1-16  dengan skema IPP Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPL) No. 957 K/20/DJL/.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013. Secara administratif bun kayu serta pertambangan batubara telah menguasai hampir 70% daratan sum-sel. Hal ini akan menjadi ancaman serius

Pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO)

2018-11-8  Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta dan Permen No. 26 Tahun 2018 tentang

PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF

(Kuasa Pertambangan), KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan IPR (Izin Pertambangan Daerah) yaitu pertambangan yang dilakukan oleh

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk

2021-5-27  Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi memiliki hak prioritas untuk mengajukan dan mendapatkan izin produksi serta kepastian hukum untuk tidak tumpang-tindih perizinan. “Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah

rAGAM PErSoALAN TENUrIAL DI KAWASAN HUTAN

diperkirakan memiliki cadangan batubara 150 MT ini menjadi rebutan lebih dari 50 kuasa pertambangan batubara yang melibatkan perizinan di tingkat Pusat dan Kabupaten yang memunculkan kesimpangsiuran batas dan berbagai versi peta kawasan. Selain itu

Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan

2017-10-9  Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan eskalasi pemberian Kuasa Pertambangan (KP)-istilah perizinan di rezim UU 11/1967-yang saat ini telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba.

Sektor Pertambangan dan Kompleksitas Persoalan

2016-8-3  karya pengusahaan pertambangan batubara dan kuasa pertambangan yang sudah diterbitkan, Didasari ketiga syarat tersebut hukum dapat mendorong pertumbuhan perekonomian, dalam hal ini sektor pertambangan yang dalam skema sektor

Pertambangan: Orde Baru VS Reformasi Ditinjau dari

2019-6-4  Perizinan usaha pertambangan diberikan oleh negara sehingga lebih memudahkan pendataan jumlah perusahaan yang melakukan usaha pertambangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penguasaan dan perizinan minerba oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah (desentralisasi) sesuai peraturan perundang-undangan

Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan

2020-7-14  Investasi asing di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia merupakan topik kajian atau diskusi yang sering kali mendapat banyak sorotan. Masuknya perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan alasan untuk melakukan pembangunan nasional dengan skema penanaman modal asing merupakan salah satu topik yang banyak mendapat sorotan. Hal itu disebabkan bagi sebagian

Cegah Garong Sumber Daya Alam, Ribuan Izin

2017-12-14  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, skema kontrak atau perjanjian yang sudah dipegang badan usaha sebelumnya beralih menggunakan IUP. "Kuasa Pertambangan", demikian nama izin sebelum aturan ini

CATATAN AKHIR TAHUN 2018

2019-1-16  dengan skema IPP Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPL) No. 957 K/20/DJL/.3/2013 tanggal 2 Agustus 2013. Secara administratif bun kayu serta pertambangan batubara telah menguasai hampir 70% daratan sum-sel. Hal ini akan menjadi ancaman serius

PARADIGMA KEILMUAN DALAM MENYOAL

Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Tulisan ini menggunakan pendekatan ), yang